Setiap kali gelombang demonstrasi rakyat Indonesia menggelora, seringkali respons yang muncul dari penguasa (baca: rezim Prabowo) bukanlah dialog, melainkan serangkaian label yang sudah sangat akrab di telinga kita: “didanai koruptor”, “antek asing”, “teroris”, dan “makar”.
Mengapa tuduhan-tuduhan ini begitu klise dan selalu diulang? Jawabannya mungkin lebih dalam daripada sekadar strategi propaganda. Ini adalah sebuah jendela ke dalam pikiran bawah sadar dan karakter moral penguasa itu sendiri. Fenomena ini dalam psikologi dikenal sebagai proyeksi (psychological projection)—sebuah mekanisme pertahanan diri di mana seseorang menyangkal sifat, hasrat, atau perasaan yang ada dalam dirinya sendiri dan justru mengatribusikannya kepada orang lain.
Analogi Dasar: Sang Penuduh yang Berselingkuh
Bayangkan seorang suami yang tanpa henti dan tanpa bukti menuduh istrinya yang setia telah berselingkuh. Sang istri bingung, karena ia tidak melakukan apa-apa. Namun, bagi sang suami, tuduhan itu begitu nyata. Kenapa? Bukan karena istrinya berselingkuh, tetapi karena dialah yang sedang berselingkuh atau memiliki keinginan untuk itu.
Pikirannya telah terkontaminasi oleh perilakunya sendiri. Ia tahu persis betapa mudahnya berselingkuh, betapa banyaknya kebohongan yang ia tutupi, dan ia memproyeksikan semua skema mentalnya yang kotor itu kepada pasangannya. Ia menilai orang lain berdasarkan cerminan dirinya sendiri.
Inilah pola pikir yang persis diterapkan oleh penguasa terhadap rakyatnya yang berdemo.
Mendalami Label-Label tersebut: Cermin dari Pola Pikir Penguasa
Setiap label yang dilemparkan bukanlah analisis objektif, tetapi proyeksi dari ketakutan dan perilaku penguasa sendiri.
1. “Didanai Koruptor”
Tuduhan ini adalah yang paling jelas mencerminkan pola transaksional yang dianut penguasa. Bagi mereka yang hidup dalam ekosistem korupsi, di mana uang adalah penggerak utama segala aksi, mustahil membayangkan bahwa ribuan orang bisa turun ke jalan hanya didorong oleh idealisme dan kemurnian hati. “Pasti ada duitnya,” pikir mereka, karena itulah bahasa yang mereka pahami dan praktikkan sehari-hari. Mereka memproyeksikan keyakinannya bahwa setiap orang memiliki harga, sehingga gerakan massa pasti membutuhkan dana besar dari para koruptor. Dengan menuduh demikian, mereka mencabut legitimasi moral demonstran dan mengalihkan isu dari substansi tuntutan.
2. “Antek Asing”
Tuduhan ini mengungkapkan mentalitas inferior dan sejarah kolaborasi mereka. Seorang penguasa yang menjalin hubungan transaksional dengan kekuatan asing untuk memperkaya diri atau mengukuhkan kekuasaannya, akan selalu curiga bahwa lawan-lawannya melakukan hal yang sama. Mereka memproyeksikan pengkhianatan yang mungkin mereka lakukan sendiri. Ini juga strategi klasik untuk mengalihkan isu dari tuntutan domestik ke konspirasi internasional, sekaligus merendahkan rakyat dengan menyiratkan mereka tidak cukup cerdas untuk memiliki pemikiran kritis sendiri.
3. “Teroris”
Label ini adalah alat untuk mendehumanisasi. Dengan menyematkan kata “teroris”, demonstran tidak lagi dilihat sebagai warga negara dengan hak konstitusional, tetapi sebagai musuh yang harus dihancurkan. Ini mencerminkan kecenderungan rezim untuk menggunakan kekerasan dan teror sebagai alat kontrol. Bagi mereka yang gemar menggunakan kekerasan, setiap perlawanan pasti juga bersifat violent. Ini adalah proyeksi dari kecenderungan represif mereka sendiri.
4. “Makar”
Inilah puncak dari proyeksi ketakutan. “Makar” (upaya menggulingkan pemerintah yang sah) adalah tuduhan hukum tertinggi yang mengubah unjuk rasa damai menjadi narasi percobaan kudeta. Mengapa mereka langsung melompat ke kesimpulan ini? Karena rezim yang merasa tidak legitimated dan rapuh selalu diliputi ketakutan terbesar: dijatuhkan. Mereka memproyeksikan niat untuk merebut kekuasaan—yang mungkin adalah cara mereka sendiri berpolitik—kepada rakyat yang hanya menuntut keadilan. Ini adalah eskalasi yang sengaja dibuat untuk membenarkan tindakan represif paling keras dan mematikan ruang dialog.
Kesimpulan: Halusinasi Kekuasaan yang Berbahaya
Pada akhirnya, tuduhan-tuduhan ini adalah sebuah halusinasi kekuasaan atau halusinasi Prabowo itu sendiri. Seperti halusinasi, ia terasa sangat nyata bagi yang mengalaminya, tetapi sama sekali tidak berdasar dalam realitas.
Rakyat yang demo didorong oleh persoalan nyata: mahalnya sembako, ketimpangan sosial, kenaikan pajak, kekhawatiran akan kerusakan lingkungan, dan rasa ketidakadilan. Namun, penguasa yang terperangkap dalam gelembung proyeksi psikologisnya sendiri tidak mampu—atau tidak mau—melihat kenyataan ini.
Mereka lebih memilih untuk berdebat dengan bayangan dan musuh-musuh imajiner yang mereka ciptakan sendiri—bayangan yang, tidak disadari, adalah pantulan dari wajah mereka yang paling buruk. Daripada bercermin dan introspeksi, mereka memilih untuk memecahkan cermin itu dan menuduh pecahannya sebagai pengkhianat.
Oleh karena itu, lain kali kita mendengar tuduhan-tuduhan usang ini, kita tidak perlu marah atau bingung. Kita hanya butuh memahami bahwa itu bukanlah deskripsi tentang kita, rakyat. Itu adalah pengakuan terselubung dan proyeksi dari karakter serta ketakutan terdalam sang penguasa.
Mari kita saling menjaga satu sama lain. Kita pastikan perjuangkan kita tidak dijegal oleh kekuatan penguasa namun tetap saling menjaga sesama warga dan tidak mudah terprovokasi.
