HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80

Seluruh rakyat berpesta, seluruh pejabat pun berdansa di hari kemerdekaan Indonesia ke-80. Di momen kemerdekaan ini, Merah Putih berkibar, lagu-lagu kebangsaan bergema, dan rakyat disuguhi pesta warna-warni. Tapi di balik riuh rendah itu, ada yang mengganjal: kemiskinan tak berkurang, korupsi tetap merajalela, dan kebijakan terus menginjak yang lemah. Apakah kita sedang merayakan kemerdekaan atau sekadar melupakan realitas?

Pesta Rakyat dan Seremoni Pejabat

Di setiap RT, anak kecil berlomba makan kerupuk dengan wajah polos penuh tawa. Remaja bersaing dalam lomba balap karung, sementara orang tua duduk di pinggir lapangan, sesekali bertepuk tangan menyemangati. Semua larut dalam kegembiraan yang seolah-olah tak tersentuh oleh derita sehari-hari: harga barang kebutuhan yang melambung, upah buruh yang tak kunjung layak, jumlah lapangan kerja yang jauh dari kata memadai atau janji reformasi agraria yang masih menjadi angan-angan.

Di istana, para pejabat berkumpul dengan pakaian necis. Mereka tersenyum, berjabat tangan, dan menikmati hiburan yang disuguhkan. Kamera televisi menangkap gelak tawa dan liuk dansa mereka, seolah-olah tak ada masalah yang perlu diselesaikan. Padahal, di luar tembok istana, rakyat masih berjuang melawan ketidakadilan yang sistemik.

Tidak Ada Masalah dengan Adanya Pesta

Dalam masyarakat yang stres akibat krisis, hiburan (seperti pesta) bisa menjadi katarsis psikologis. Di satu sisi, ia menjadi pengingat akan perjuangan melawan kolonialisme—sebuah momen untuk merayakan kebebasan yang telah direbut dengan darah dan air mata. Hal ini menguatkan motivasi ekonomi dan mempersatukan solidaritas sosial.

Di tengah kesulitan ini, kemerdekaan harus tetap dirayakan sebagai bentuk perlawanan terhadap keputusasaan walaupun kemerdekaan yang sesungguhnya belum sepenuhnya dirasakan. Sigmund Freud mungkin akan menyebutnya sebagai sublimasi –mengalihkan energi frustrasi menjadi kegembiraan yang diperbolehkan secara sosial. Tapi berbahaya ketika escapism massal ini berubah menjadi pelarian permanen dari masalah struktural.

Pesta Elite: Simulacra Kekuasaan

Pejabat boleh saja berdendang dan berjoged, boleh saja mereka berbicara tentang semangat juang dengan berapi-api. Tapi jangan sampai kegembiraan ini menjadi anestesi sosial belaka –obat bius yang meredam nyeri, tapi tidak menyembuhkan luka. Jangan sampai euforia kemerdekaan hanya jadi ritual tahunan yang kosong, apa yang disebut oleh Baudrillard sebagai simulacra –hiperrealitas yang elok dipandang namun palsu.

Kalau dipikir-pikir kita sama dalam posisi Neo dalam film The Matrix, ketika ia diberi pilihan oleh Morpheus untuk mengambil antara pil merah dan pil biru —pil merah untuk realita (menghadapi dunia apa adanya dan bertempur dengan mesin) sedangkan pil biru untuk ilusi (kehidupan nyaman dengan menjalani kehidupan biasa namun bukan realitas). Apa yang mau kita pilih, menyadari realitas pahit atau merayakan ilusi? Neo memilih pil merah.

Apakah kita mau jadi bangsa yang hanya pandai berpesta?

Apa Yang Sebenarnya Kita butuhkan?

Mungkin yang kita butuhkan bukan hanya pesta, melainkan kemerdekaan yang sejati:

• Merdeka dari korupsi yang menggerogoti uang rakyat.
• Merdeka dari kemiskinan yang memaksa orang bekerja tak kenal lelah hanya untuk sekadar membayar pajak.
• Merdeka dari kebijakan ngaco yang dibuat tanpa mendengar jeritan rakyat kecil.

Atau mungkin kita memang membutuhkan pesta. Menyabotase dan membajak pesta itu sendiri dengan membuat lomba balap karung dengan topeng “pejabat korup”, lomba tarik tambang namun tambangnya nikel dan batu bara, lomba karaoke dengan lagu pilihan (seperti lagu tentang raja tipu-tipu dan kisah seseorang mendaki gunung Semeru). Lalu kita kibarkan bendera merah putih sekaligus bendera simbol perlawanan dibawahnya sambil membuat slogan-slogan kita sendiri.

Kita sudah 80 tahun merdeka, tapi untuk siapa kemerdekaan ini benar-benar dirasakan? Apakah kita akan terus mengatakan: “Alhamdulillah kita masih bisa makan nasi, ngapain protes?” ketika takut dibilang tidak nasionalis. Dan apakah kita akan mengatakan: “Kita tidak miskin menurut BPS pengeluaran kita kan lebih dari 20.000” ketika pengeluaran hanya mampu 23.000 per hari.

Sampai kapan kita dibius dengan suntikan anestesi bansos dan program populis lainnya agar kita tidak merasakan tumor korupsi yang menggerogoti tubuh bangsa. Jika 80 tahun merdeka hanya berarti 80 tahun upacara yang sama, bukankah kita seperti hamster yang berputar tanpa henti dalam roda? Kapan mulai lari ke arah lain?

Epilog: Pilihan di Tangan Kita

Pilihan ada di kita: terus menari di pesta yang dibiayai dari penderitaan, atau membangun panggung baru—di mana kemerdekaan bukan sekadar seremoni, tapi aksi nyata. Seperti kata Pramoedya: ‘Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran.”

Tetaplah kuat Bangsaku, Tetaplah Mencintai Indonesia